No Images

Pemkab Aceh Selatan Lelang 18 Jabatan Kepala Dinas

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) mulai melakukan lelang untuk 18 jabatan kepala dinas (kadis) atau kepala SKPK di lingkungan pemkab setempat. Para PNS yang berminat dipersilakan untuk melihat persyaratan lengkap di Harian Serambi Indonesia edisi Selasa (22/10/2019), dan mengambil formulir yang telah disediakan di Sekretariat Panitia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Aceh Selatan.

"Kami mengundang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri pada seleksi terbuka, guna mengisi 18 posisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIb)," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Aceh Selatan, Munhar Syam SE kepada Serambi, Senin (21/10) sore.

Adapun 18 posisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIb) yang dilelang itu, yakni kepala Dinas Syariat Islam, kepala Dinas Sosial, kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, kepala Dinas Pangan, kepala Dinas Pariwisata, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

Selanjutnya, rinci dia, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, kepala Dinas Kesehatan, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta kepala Badan Pengelolan Keuangan Daerah.

"Kemudian kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kepala Dinas Pendidikan Dayah, kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH, dan kepala Dinas Perhubungan," papar Munhar. “Pengumuman hasil seleksi administrasi bakal calon dilakukan pada 5 November 2019. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat panitia, Kusaifuddin (082364882923) dan Hamidi Ahmad (085211476614)," tukasnya.

Lelang jabatan tersebut, terang Kepala BKPSDM, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.(tz)
Sumber: https://aceh.tribunnews.com